BAB III
KEWARGAAN

Pasal 6

Kewargaan:

1. Warga Aliran Kebatinan “PERJALANAN” adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang menyatakan persetujuannya dengan lisan dan/atau tulisan, akan bersama-sama berusaha menurut azas dan tujuan Aliran Kebatinan “PERJALANAN” demi untuk tercapai tujuannya.

2. Pra-Warga Aliran Kebatinan “PERJALANAN” adalah mereka yang disebabkan oleh satu dan lain hal masih belum dapat diterima sebagai warga penuh akan tetapi mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama dengan warga-warga lainnya dalam kehidupan Aliran Kebatinan “PERJALANAN”.

Penjelasan:

ayat 1

Pembatasan kewargaan Aliran Kebatinan “PERJALANAN” hanya meliputi Warga Negara Republik Indonesia, adalah untuk tidak adanya pertentangan tata-hukum Negara R.I. mengenai kewarganegaraan. Kepada bangsa-bangsa lain yang belum/tidak menjadi warga Negara R.I. yang mempunyai minat untuk bersama-sama melaksanakan azas dan tujuan Aliran Kebatinan “PERJALANAN” dibuka keleluasaan sebesar-besarnya untuk kerja sama dalam batas-batas hukum yang berlaku yang mengizinkan kepadanya. Dan harus lepas dari kepentingan politik yang dijalankan oleh pemerintahan negaranya.

ayat 2

Pada umumnya yang menjadi warga Aliran Kebatinan “PERJALANAN” tidak hanya suami isteri saja, akan tetapi seluruh keluarga menyatakan dengan segala kesadaran dan pengertian menjadi warga Aliran Kebatinan “PERJALANAN”.

Oleh sebab itu tidak mengherankan dalam lingkungan satu keluarga, menyatakan ingin dicatat sebagai warga yang terdiri atas: kakek, nenek, Ibu, Bapak, anak-anak bahkan keluarga yang terdekat menyatakan keinginan yang sama.

Dengan menghargai azas-azas kemanusiaan Aliran Kebatinan “PERJALANAN” akan menangguhkan penerimaan bagi mereka yang di bawah umur sebagai warga penuh. Dalam masa ini mereka supaya dapat mempelajari dan mempertimbangkan segala konsekuensi masuknya dalam kegiatan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan/atau keagamaan, sehingga dengan demikian untuk memeluk suatu kepercayaan benar-benar berlaku dalam lingkungan keluarga Aliran Kebatinan “PERJALANAN”. Sementara ini mereka dicatat sebagai pra-warga.

Pasal 7

Hilangnya hak kewargaan

Seorang warga Aliran kebatinan “PERJALANAN” dengan keputusan DMP. dinyatakan haknya menjadi hilang, apabila sewaktu-waktu disebabkan oleh satu dan lain hal tidak lagi dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya.

Keputusan ini diambil atas dasar laporan dari DMD. Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, dengan mendengar/mempertimbangkan saran-saran dan usul-usul dari DMD. Propinsi yang bersangkutan.

Penjelasan

Sesuai dengan kedudukan DMP. sebagai kuasa utama Musyawarah Besar untuk melaksanakan segala keputusannya, maka hanya DMP.-lah satu-satunya badan yang tepat untuk menetapkan adanya keputusan tentang hilangnya hak kewargaan dari seseorang warga atau lebih.

Dalam pada itu saran-saran, usul-usul yang akan dijadikan dasar pertimbangan untuk diadakannya keputusan itu, harus tidak memihak dan bertujuan untuk perbaikan seperlunya.

Keputusan tersebut harus disampaikan sebagai laporan kepada Musyawaran Besar berikutnya untuk disyahkan.

Apabila Musyawarah Besar berpendapat lain, maka keputusan DMP. dapat diadakan perubahan dan/atau dicabut kembali.