BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN PENGURUS

Pasal 8

Susunan Organisasi:

1. Musyawarah Besar: ialah Instansi Tertinggi dalam Aliran Kebatinan “PERJALANAN” yang menetapkan haluan dan dasar organisasinya.

2. Dewan Musyawarah Pusat (DMP).

a. Aliran Kebatinan “PERJALANAN” diangkat oleh Musyawarah Besar, yang terdiri sekurang-kurangnya atas 7 orang dari Daerah-daerah, yang memegang pimpinan organisasi secara kolektif.

b. Atas persetujuan Musyawarah Besar, keseluruhan Anggota DMP, memilih di antara mereka sendiri, Ketua-ketua, Sekretaris dan pembantu-pembantunya, seperti antara lain Bagian-bagian Administrasi/organisasi, Research/penelitian, Kebudayaan, Pendidikan khusus, Penerangan/Hubungan masyarakat, Pemuda/Pemudi dan Wanita, Sosial dan atau bagian lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan perkembangan organisasi.

c. Dengan kepercayaan dan kuasa penuh dari Musyawarah Besar, DMP. membentuk Badan Pekerja Harian (BPH) yang diserahi tanggung jawab sehari-hari.

d. DMP adalah kuasa utama untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah Besar.

e. Dalam keadaan yang medesak, DMP dapat mengangkat Pejabat-pejabat yang dipertanggung-jawabkan atas pimpinan organisasi, yang kemudian harus dilaporkan pada Musyawarah Besar.

3. Musyawarah Daerah (DMD)

. Lingkungan Musyawarah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
aa. Musyawarah Daerah propinsi;
ab. Musyawarah Daerah kabupaten/Kotamadya;
ac. Musyawarah Daerah Kecamatan.

a. Musyawarah Daerah memilih di antara warga-warganya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang akan diserahi tanggung-jawab atas Pimpinan Dewan Musyawarah Daerah sesuai dengan tingkat daerahnya masing-masing.

4. Dewan Musyawarah Daerah.

. Dewan Musyawarah Daerah (DMD) Propinsi yang dipilih oleh Musyawarah Daerah setempat, disyahkan oleh DMP. dan menjadi wakil DMP. di daerah dengan melakukan tugasnya menurut instruksi/petunjuk dari DMP.

a. Dewan Musyawarah Daerah (DMD) Kabupaten/Kotamadya, yang dipilih oleh Musyawarah Daerah setempat disaksikan oleh DMD Propinsi, setelah disyahkan oleh DMP. melakukan tugasnya sebagai Koordinator atas segala kegiatan para warga yang dipimpin oleh DMD. Kecamatan.

b. Dewan Musyawarah Daerah (DMD) Kecamatan, yang dipilih oleh Musyawarah Daerah Kecamatan setempat dengan disaksikan oleh DMD. Kabupaten/Kotamadya, setelah disyahkan oleh DMP. memimpin langsung kegiatan para warganya yang berada dalam lingkungan daerahnya masing-masing.

5. Bagian-bagian.

Bilamana dianggap perlu, dengan persetujuan/pengesyahan DMP, DMD dapat mengadakan bagian-bagian yang diadakan seperti di DMP. (lihat ayat 2 sub b, dalam Pasal ini).

Penjelasan:

Bersendikan pada hak-hak manusia yang sama, maka Aliran Kebatinan “PERJALANAN” membuka kesempatan kepada Warganya untuk membina dan menentukan dasar-dasar kerja sama gotong royong dalam melaksanakan azas dan tujuannya.

Segala yang disyahkan oleh Musyawarah Besar/Daerah, baik kepercayaan maupun bimbingan, adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh segenap warga-warga menurut kesanggupan dan kemampuan masing-masing.

Oleh sebab itu untuk dapat memenuhi kewajiban yang telah disyahkan oleh Musyawarah Besar/Daerah, setiap warga secara jujur harus berani mengakui kekurangannya, secara insaf terhadap diri dan masyarakat.

Dan untuk ini setiap warga harus berani mengoreksi diri pribadi atau bersama-sama dalam Musyawarah Besar/Daerah, sehingga segala kekurangan dapat diperbaiki atau jika perlu diisi/diganti dengan tenaga lain yang cukup cakap dengan kemauan untuk maju.

Maka segala putusan Musyawarah Besar/Daerah tentu akan mempunyai dasar-dasar keadilan dan kebenaran yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya secara konsekuen.

Musyawarah Besar/Daerah ini sesuai dengan adat kebiasaan bangsa Indonesia yang baik, sebagai kenyataan daripada hidup kekeluargaan gotong-royong, akan lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan perseorangan.

Dan Musyawarah Besar/Daerah, adalah kenyataan sifat hidup peri kemanusiaan yang menuju ke arah kesejahteraan dan perdamaian.

Pasal 9

Susunan Pengurus:

I. Dewan Musyawarah Pusat

Dalam melaksanakan keputusan Musyawarah Besar, dan penyelenggaraan organisasi, seperti yang dimuat dalam Pedoman Dasar pasal 8 ayat 2, memikul tanggung jawab terhadap pemerintah R.I. dan Rakyat pada umumnya.

II. Badan Pekerja Harian

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DMP, sehari-harinya dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pekerja Harian.

III. Dewan Musyawarah Daerah Propinsi

1. Membina penyelenggaraan organisasi, supaya Dewan Musyawarah yang berada dalam lingkungan daerahnya terbentuk/tersusun menurut ketentuan Pedoman Dasar pasal 8 ayat 4 dan 5, angka Romawi IV, V dan VI dalam menjalankan tugasnya itu sebagaimana digariskan kepadanya.

2. Memperhatikan, supaya hak-hak dan kewajiban semua warga kebatinan “PERJALANAN” terlaksana dan tejamin sepenuhnya.

3. Secara teratur dan tertentu memberikan laporan kepada DMP. tentang hasil pekerjaannya itu, dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan kehidupan kebatinan.

IV. Dewan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kotamadya

1. Mengkoordinir semua kegiatan DMD Kecamatan pada khususnya dan warga-warga kebatinan “PERJALANAN” pada umumnya, supaya adanya kesatuan gerak/langkah dan menjalin kerjasama secara erat dan teratur sehingga hanya ada satu irama, baik keluar maupun ke dalam.

2. Menghubungkan organisasi Aliran kebatinan “PERJALANAN” dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun Badan-badan/Organisasi-organisasi swasta/masyarakat, yang mempunyai wewenang dan/atau berkepentingan dengan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan YME.

3. Secara teratur dan tertentu memberikan laporan kepada DMP tentang hasil pekerjaannya itu, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan kehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan YME.

V. Dewan Musyawarah Daerah Kecamatan

1. Mengadakan usaha-usaha registrasi (pencatatan/pendaftaran) dan konsolidasi segala kegiatan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dalam lingkungan administrasinya.

2. Memimpin dan menghimpun kekuatan lahir-batin semua warganya berikut segala usahanya yang berhubungan dengan kegiatan kepercayaan terhadap Tuhan YME, untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

3. Secara teratur dan tertentu memberikan laporan kepada DMP tentang hasil pekerjaannya itu, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan kehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan YME.

VI. Dewan Musyawarah Desa

1. Sebagai bagian dari DMD Kecamatan, melakukan tugasnya untuk membantu segala pekerjaan dan usaha DMD Kecamatan, supaya dapat merata di kalangan warga Kebatinan “PERJALANAN” pada khususnya dan masyarakat Desa pada umumnya.

2. Mencatat dan mendaftarkan semua warga Kebatinan “PERJALANAN” yang ada dalam lingkungan administrasinya.

3. Menghubungkan dengan DMD Kecamatan segala kehidupan dan kegiatan warganya dalam mengembangkan ajaran Kebatinan “PERJALANAN” dan penerapannya dalam masyarakat.

4. Menyampaikan segala sesuatunya yang dianggap perlu, dan segera harus mendapatkan perhatian dalam masyarakat Kebatinan “PERJALANAN”.

Penjelasan:

Ditetapkannya batas-batas tugas dan wewenang Dewan Musyawarah Pusat sampai Daerah Desa agar supaya tidak adanya kesimpangsiuran cara-kerja, sehingga memudahkan pengawasan dan pembinaan seperlunya.

Kekaburan mengenai batas-batas tugas dan wewenang, dan/atau kurang memperhatikan batas-batas tugas dan wewenang masing-masing Dewan Musyawarah akan mudah menimbulkan pertentangan dan kekusutan dalam bidang organisasi dan administrasi.