BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

Hubungan Kerja

1. Tiga butir

a. Semua instansi dalam organisasi Aliran Kebatinan “PERJALANAN” bertanggung jawab sepenuhnya kepada Musyawarah yang pernah memilih dan mengangkatnya, seperti; DMP: kepada Musyawarah Besar,
DMD Propinsi: kepada Musyawarah Daerah Propinsi,
DMD Kabupaten/Kotamadya: kepada Musyawarah Kabupaten /kotamadya,
DMD Kecamatan: kepada Musyawarah Daerah Kecamatan,
DMD Desa: kepada Musyawarah warga.

b. Setiap Anggota Dewan Musyawarah kepada Dewan Musyawarah.

c. Setiap warga terhadap DMD di mana ia dicatat dan terdaftar sebagai warga.

2. Persoalan pokok yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu antara lain:

. Kebijaksanaan umum dalam melaksanakan keputusan Musyawarah, baik Pusat maupun Daerah;

a. Bidang Organisasi;

b. Bidang Administrasi/Keuangan. Khusus bagi warga, ialah: Mengenai segala kewajibannya yang harus dipenuhi.

Penjelasan:

1. Dengan adanya wajib memberikan pertanggungjawaban bagi semua instansi, maka segala kegiatannya akan dapat dinilai dan dievaluasi. Dari hasil penilaian/evaluasi berdasarkan pengalaman yang nyata dapat meletakkan dasar ketentuan-ketentuan pokok untuk mencapai kemajuan lebih lanjut, atau setidak-tidaknya mengadakan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan atas kekurangan-kekurangan yang pernah ada.

Dalam pada itu akan menanamkan rasa tanggung jawab pada setiap Anggota Dewan Musyawarah, yang merupakan tenaga (seharusnya) berguna dan tidak terpisahkan sebagai kesatuan mutlak dalam Dewan Musyawarah, baik tingkat Pusat maupun Daerah, sebagai bagian kolektif dalam Dewan Musyawarah.

Dan dengan demikian kode-etik kepemimpinan dalam Dewan Musyawarah secara khususnya, dan kewargaan kebatinan pada umumnya, sungguh-sungguh hidup dan dapat dirasakan, sehingga rasa tanggung jawab atas kehidupan kebatinan “PERJALANAN” medarah-daging pada setiap Insan Warga Kebatinan “PERJALANAN”, yang tidak geser-menggeserkan tanggung jawab terhadap siapa pun dengan berani memikul segala akibatnya.

2. Pada dasarnya kehidupan kebatinan tidak mendahulukan kepentingan hidup kebendaan.

Hanya setiap manusia yang terdiri atas darah dan daging memerlukan kebendaan, yang sedikit atau banyak mempunyai pengaruh atas kehidupan kebatinannya.

Dan sebaiknya kehidupan kebatinan sedikit atau banyak dapat juga mempengaruhi hidup kebendaan. Justru karena saling pengaruh-mempengaruhi antara hidup kebatinan dan kebendaan, maka antara kedua-duanya itu harus ada timbal-balik, dan berjalan sejajar yang tidak boleh bersilang.

Setiap persilangan akan mengakibatkan benturan dan kemudian akan berpisah dan tidak mungkin dapat dipertemukan lagi, yang akan menenggelamkan kehidupan kebatinan sedemikian rupa, sehingga yang menamakan diri “Kebatinan” akan selalu “Membatin” saja melupakan/melepaskan diri dari segala sifat/kegiatan serta pemikiran/pengabdian lahiriyah.

Sebaliknya yang hidup kebendaan akan melepaskan diri dari segala kemanusiaannya, sebagai Hamba Tuhan, yang harus mempunyai perasaan dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan hidup sesama manusianya, yang telah dikodifikasikan (dirumuskan) sebagai dasar dari pada hukum Republik Indonesia, yaitu: PANCASILA.

Maka kebijakan-kebijakan umum harus setidak-tidaknya memberikan gambaran yang mencakup kedua-dua masalah: Kelahiran dan Kebatinan tersebut.

Di bidang organisasi harus dapat memanfaatkan/mengarahkan segala kekuatan/kegiatan yang ada untuk keperluan terlaksananya hal tersebut di atas. Dalam hal ini segi efisiensinya akan dapat dinilai dari pada penggunaan keuangan dan tertib teraturnya sistem administrasinya.